Notification

×

Iklan

Iklan

KEBEBASAN MEMELUK AGAMA ATAUPUN KEYAKINAN MERUPAKAN HAK TIAP MASYARAKAT NEGARA

Tuesday, July 19, 2022 | Tuesday, July 19, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-07-19T03:56:30Z



Kebebasan Memeluk Agama ataupun Keyakinan Merupakan Hak Tiap Masyarakat Negara


Pertanyaan 

Apa saja dasar- dasar hukum yang menjamin kebebasan seorang beragama serta melakukan ibadahnya? Apa yang diartikan dengan Pesan Keputusan Bersama ataupun biasa diucap SKB? Sesungguhnya siapakah yang berwenang merumuskan sesuatu ajaran agama/ aliran agama itu sesat? Apakah terdapat bawah hukumnya? Apakah ada bawah hukum yang menegaskan kalau agama di Indonesia cuma terdapat 6( Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu serta Khong Hu Chu? Terima kasih atas asumsi serta jawabannya


Intisari Jawaban

Kebebasan memeluk agama ataupun keyakinan merupakan hak tiap masyarakat negeri. Perihal ini sudah dipastikan oleh Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Apalagi, hak ini tercantum selaku hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Tetapi hak asasi ini bukan berarti tanpa pembatasan, sebab tiap orang harus menghormati hak asasi orang lain.


Setelah itu, menanggapi persoalan Kamu terpaut siapa yang berwenang merumuskan sesuatu ajaran agama itu sesat/ terlarang, ini sudah diatur dalam Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Penangkalan Penyalahgunaan serta/ ataupun Penodaan Agama. Yang berwenang merupakan Presiden, sehabis menemukan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negara.

Uraian lebih lanjut bisa Kamu klik pembahasan di dasar ini.Pembahasan Lengkap  Postingan di dasar ini merupakan pemutakhiran dari postingan dengan HAM serta Kebebasan Beragama di Indonesia yang terbuat olehShanti Rachmadsyah, S. H. serta awal kali diterbitkan pada 17 September 2010.

Kebebasan Memeluk Agama ataupun Keyakinan merupakan Hak Tiap Masyarakat Negara Pada dasarnya kebebasan memeluk agama ataupun keyakinan merupakan hak tiap masyarakat negeri. Bawah hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama ataupun keyakinan di Indonesia terdapat pada konstitusi kita, ialah Pasal 28E ayat( 1) Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945(“ UUD 1945”):

Tiap orang leluasa memeluk agama serta beribadat bagi agamanya, memilah pembelajaran serta pengajaran, memilah pekerjaan, memilah kewarganegaraan, memilah tempat tinggal di daerah negeri serta meninggalkannya, dan berhak kembali.Berikutnya, kebebasan memeluk keyakinan tercantum dalam Pasal 28E ayat( 2) UUD 1945 yang sepenuhnya berbunyi:

Tiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, melaporkan benak serta perilaku, cocok dengan hati nuraninya.

Hak buat beragama ialah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.[1] Negeri menjamin kemerdekaan masing- masing penduduknya buat memeluk agamanya tiap- tiap serta buat beribadat bagi agamanya serta kepercayaannya itu.[2]

Hendak namun, walaupun kebebasan memeluk agama ataupun keyakinan merupakan hak tiap masyarakat negeri serta tercantum selaku hak asasi, ini bukan berarti tanpa pembatasan, sebab tiap orang harus menghormati hak asasi orang lain.[3] Penerapan hak tersebut harus tunduk pada pembatasan- pembatasan dalam undang- undang.[4] Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam penerapannya senantiasa patuh pada pembatasan- pembatasan yang diatur dalam undang- undang.

Lukman Hakim Saifuddin serta Patrialis Akbar, sebagai mantan anggota Panitia Angkatan darat(AD) Hoc I Tubuh Pekerja MPR, sebagaimana dipaparkan dalam Syarat HAM dalam UUD Dikunci oleh Pasal 28J, sempat menggambarkan kronologi dimasukkannya 10 pasal baru yang mengendalikan tentang Hak Asasi Manusia(“ HAM”) dalam amandemen kedua UUD 1945, tercantum di antara lain pasal- pasal yang kami sebutkan di atas. Patrialis berkomentar kalau ketentuan- ketentuan soal HAM dari Pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dibatasi ataupun“ dikunci” oleh Pasal 28J UUD 1945( perihal. 1– 2). 

No comments:

×
Berita Terbaru Update